Regulasi & Hukum Tambang

Terdapat 6 artikel dalam kategori ini.

Penulis Top

📌

Deadline Ramadhan: 10 Ribu Buruh dan Seribu Truk Siap ‘Kepung’ Gedung Sate Jika Tambang Bogor Tak Dibuka

Suasana di pusat pemerintahan Jawa Barat diprediksi bakal memanas menjelang bulan suci Ramadhan. Gelombang massa dari pengusaha dan ribuan buruh tambang Kabupaten Bogor memberikan ultimatum keras kepada Pemprov Jabar: buka kembali operasional tambang leg…

Rizky Prihanto ・

⏰ 10 Feb 2026 08:04 WIB

📌

Bukan Lagi Monopoli Raksasa, Kini UKM Bisa Kelola Tambang: Ini Syarat Lengkapnya!

Pemerintah resmi membuka pintu lebar bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk terjun langsung di industri pertambangan mineral dan batu bara. Lewat skema Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Prioritas, UKM kini memiliki kesempatan untuk mengelo…

Rizky Prihanto ・

⏰ 8 Feb 2026 13:44 WIB

📌

Alarm Bahaya Aspindo: RKAB 2026 Dipangkas, Kontraktor Jasa Tambang Terancam 'Parkir Alat' dan PHK Massal

Sektor jasa pertambangan Indonesia kini tengah menahan napas. Langkah pemerintah yang berencana memangkas target produksi minerba pada RKAB 2026 dinilai bakal memicu efek domino yang mematikan bagi para kontraktor: mulai dari mangkraknya alat berat hingg…

Rizky Prihanto ・

⏰ 10 Feb 2026 06:41 WIB

Dilema 'Legalisasi' Tambang Rakyat di Sumbar: Solusi Ekonomi atau Karpet Merah Kiamat Ekologis?

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Menghadapi kenyataan pahit adanya 200 hingga 300 titik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan kerugian negara mencapai Rp9 triliun, Gubernur Mahyeldi Ansarullah …

Rizky Prihanto ・

⏰ 9 Feb 2026 03:28 WIB

Sinyal Revolusi Tata Kelola Izin Tambang, Bahlil: "Indonesia bukan Jakarta-Sentris!"

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan kritik pedas yang menusuk jantung birokrasi pusat. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang peta tata kelola sumber daya alam, Bahlil menegaskan bahwa era "Jakarta-Sentris&…

Rizky Prihanto ・

⏰ 8 Feb 2026 18:00 WIB

Kawal Legalisasi Tambang Rakyat, DPRK Manokwari: Sabar, Butuh Kajian dan Alih Fungsi Lahan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait legalisasi wilayah pertambangan rakyat (WPR). Aspirasi ini akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi legislatif guna memberikan kepastia…

Rizky Prihanto ・

⏰ 1 Feb 2026 17:46 WIB

Tok! ESDM Restui 121 WPR di Sumbar, Wagub Vasko: Ini "Gaji Legal" untuk Rakyat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyambut gembira keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan 121 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayahnya. Lampu hijau ini dinilai sebagai langkah konkret negara …

Rizky Prihanto ・

⏰ 1 Feb 2026 17:31 WIB

Banjir Permintaan WPR, Wamen ESDM: Kepala Daerah di Kalimantan dan Sumatera Paling Agresif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah kebanjiran usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru dari berbagai kepala daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, …

Rizky Prihanto ・

⏰ 1 Feb 2026 16:49 WIB

Alam, Manusia & Korporasi Tambang Rakyat

Beniyanto Tamoreka: WPR Harus Jadi Panggung Pemain Lokal, Bukan Dikuasai "Orang Luar"

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di berbagai daerah jangan sampai hanya menjadi ajang "ganti baju" bagi pemodal luar. WPR harus benar-benar menjadi instrumen keadilan ekonomi yang menempatkan pengusaha lokal dan koperasi setempat seb…

M. Elhan Zakaria ・

⏰ 30 Jan 2026 09:06 WIB

Regulasi & Hukum Tambang

Deadline Ramadhan: 10 Ribu Buruh dan Seribu Truk Siap ‘Kepung’ Gedung Sate Jika Tambang Bogor Tak Dibuka

Bukan Lagi Monopoli Raksasa, Kini UKM Bisa Kelola Tambang: Ini Syarat Lengkapnya!

Alarm Bahaya Aspindo: RKAB 2026 Dipangkas, Kontraktor Jasa Tambang Terancam 'Parkir Alat' dan PHK Massal

Dilema 'Legalisasi' Tambang Rakyat di Sumbar: Solusi Ekonomi atau Karpet Merah Kiamat Ekologis?

Sinyal Revolusi Tata Kelola Izin Tambang, Bahlil: "Indonesia bukan Jakarta-Sentris!"

Kawal Legalisasi Tambang Rakyat, DPRK Manokwari: Sabar, Butuh Kajian dan Alih Fungsi Lahan

Tok! ESDM Restui 121 WPR di Sumbar, Wagub Vasko: Ini "Gaji Legal" untuk Rakyat

Banjir Permintaan WPR, Wamen ESDM: Kepala Daerah di Kalimantan dan Sumatera Paling Agresif

Beniyanto Tamoreka: WPR Harus Jadi Panggung Pemain Lokal, Bukan Dikuasai "Orang Luar"

Terpopuler

Panglimo Rajo Alam Titipkan Tanah Ulayat pada Koperasi Tambang

Beniyanto Tamoreka: WPR Harus Jadi Panggung Pemain Lokal, Bukan Dikuasai "Orang Luar"

Solusi Bagi Daerah Tanpa WIUPR, IKTN Dorong Penambang Kendal Beralih Jadi "Kontraktor Jasa Pertambangan"

Banjir Permintaan WPR, Wamen ESDM: Kepala Daerah di Kalimantan dan Sumatera Paling Agresif

Kategori

Media

Microsites

Akun Anda

Cari Berita

Kategori Berita

Regulasi & Hukum Tambang

Deadline Ramadhan: 10 Ribu Buruh dan Seribu Truk Siap ‘Kepung’ Gedung Sate Jika Tambang Bogor Tak Dibuka

Bukan Lagi Monopoli Raksasa, Kini UKM Bisa Kelola Tambang: Ini Syarat Lengkapnya!

Alarm Bahaya Aspindo: RKAB 2026 Dipangkas, Kontraktor Jasa Tambang Terancam 'Parkir Alat' dan PHK Massal

Dilema 'Legalisasi' Tambang Rakyat di Sumbar: Solusi Ekonomi atau Karpet Merah Kiamat Ekologis?

Sinyal Revolusi Tata Kelola Izin Tambang, Bahlil: "Indonesia bukan Jakarta-Sentris!"

Kawal Legalisasi Tambang Rakyat, DPRK Manokwari: Sabar, Butuh Kajian dan Alih Fungsi Lahan

Tok! ESDM Restui 121 WPR di Sumbar, Wagub Vasko: Ini "Gaji Legal" untuk Rakyat

Banjir Permintaan WPR, Wamen ESDM: Kepala Daerah di Kalimantan dan Sumatera Paling Agresif

Beniyanto Tamoreka: WPR Harus Jadi Panggung Pemain Lokal, Bukan Dikuasai "Orang Luar"

Terpopuler

Panglimo Rajo Alam Titipkan Tanah Ulayat pada Koperasi Tambang

Beniyanto Tamoreka: WPR Harus Jadi Panggung Pemain Lokal, Bukan Dikuasai "Orang Luar"

Solusi Bagi Daerah Tanpa WIUPR, IKTN Dorong Penambang Kendal Beralih Jadi "Kontraktor Jasa Pertambangan"

Banjir Permintaan WPR, Wamen ESDM: Kepala Daerah di Kalimantan dan Sumatera Paling Agresif