Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melontarkan kritik pedas yang menusuk jantung birokrasi pusat. Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang peta tata kelola sumber daya alam, Bahlil menegaskan bahwa era "Jakarta-Sentris" dalam urusan tambang harus segera berakhir. Ia bertekad mengembalikan kedaulatan izin tambang ke tangan pemerintah daerah.
“Saya pikir-pikir, kenapa izinnya, kantornya, semuanya ada di Jakarta? Apakah negara republik ini hanya punya Jakarta? Inilah yang harus kita rapikan!” tegas Bahlil dengan nada tinggi saat memberikan arahan di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (6/2/2026).
Kanalisasi Izin: Karpet Merah buat Pengusaha Lokal
Wacana desentralisasi ini bukan sekadar janji manis. Bahlil menjanjikan sebuah perubahan sistemik atau "kanalisasi izin" yang akan memberikan prioritas penuh kepada pengusaha daerah dan pelaku UMKM. Baginya, sudah saatnya masyarakat lokal berhenti menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
“Perlahan-lahan kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM. Harus dapat! Daerah harus punya kedaulatan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik yang hanya terpusat di satu kawasan,” imbuhnya.
Menyentil ‘Kebesaran Jiwa’ Raja-Raja Nusantara
Bahlil membawa narasi ini ke level yang lebih dalam—level filosofis dan historis. Ia mengingatkan publik bahwa Republik Indonesia berdiri di atas pengorbanan besar kerajaan-kerajaan dan sultan-sultan di nusantara yang rela meleburkan kekuasaan demi Merah Putih tanpa syarat.
“Negara ini kan sebelum ada, ada raja-raja, sultan. Bayangkan mereka mau mengorbankan, merelakan kekuasaan dan ekonomi kepada republik tanpa ada permintaan apa-apa,” ujar Bahlil, seolah menyindir birokrasi Jakarta yang kini seolah enggan berbagi "kue" kekuasaan dengan daerah.
Sentilan Pedas Soal Ketimpangan Politik: Papua vs Jawa
Tak berhenti di urusan tambang, Bahlil juga melempar "bom" terkait ketimpangan representasi politik di parlemen. Ia menyoroti betapa suara daerah tertutup oleh dominasi Pulau Jawa di Senayan.
Dengan nada satir, ia membandingkan luas wilayah Papua yang raksasa namun hanya diwakili 18 anggota DPR RI, kontras dengan Pulau Jawa yang menguasai hampir setengah dari total 580 kursi parlemen.
“Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan! Yang kayak-kayak gini (yang harus diperbaiki),” cetusnya.
Sinyal Revolusi Tata Kelola
Langkah Bahlil ini ditangkap sebagai sinyal kuat akan adanya restrukturisasi besar-besaran dalam UU Minerba atau regulasi turunannya. Wacana ini diprediksi akan membuka diskursus panas antara pemerintah pusat yang ingin mempertahankan kontrol dan daerah yang menuntut keadilan substantif.
Bagi Bahlil, pilihannya jelas: kedaulatan ekonomi daerah adalah harga mati untuk menjaga keutuhan NKRI.
