Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) angkat bicara merespons langkah Asosiasi Pemuda Pertambangan Rakyat (APPR) yang mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan NTB terkait lambannya penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kepala Dinas Komi…

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyambut gembira keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan 121 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayahnya. Lampu hijau ini dinilai sebagai langkah konkret negara …

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah kebanjiran usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru dari berbagai kepala daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, …

Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) kembali menggelar sosialisasi strategis terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025. Kali ini, sasaran utamanya adalah para pengusaha tambang batuan (sebelumnya dikenal sebagai Galian C) di Dusun Gemuh Si…

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2025, Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) terus menggencarkan sosialisasi mengenai pentingnya aspek legalitas dan akuntabilitas bagi pekerja tambang rakyat. Kebijakan ini din…

Tak sekadar berteori di balik meja, Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN) melakukan aksi "jemput bola" dalam menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025. Tim IKTN terjun langsung menyapa para penambang di lokasi tambang De…

Koperasi Tambang Rakyat Madina (Mandailing Natal) terus bergerak agresif menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat penambang di wilayah Manda…